Bocoran Strategi Lawyer Singapura dan Korsel Agar Transaksi Merger & Akuisisi Berjalan Mulus

Dikenal sebagai upaya ampuh penyelamatan perusahaan yang diambang kebangkrutan, merger dan akuisisi (M&A) juga familiar sebagai upaya restrukturisasi perusahaan yang dapat mendatangkan profit berlimpah. Sebaliknya, M&A juga tak menutup peluang mendatangkan petaka besar kerugian bisnis dan permasalahan hukum berkelanjutan bilamana dilakukan tanpa pertimbangan yang matang dan tepat sasaran.

Lawyer spesialis M&A transaction pada firma hukum Wong Partnership Singapura, James Choo Tze Ming, menyebut langkah terpenting sebelum mengambil keputusan M&A adalah mengenali betul seperti apa perusahaan target. Step pertama yang sekaligus menjadi faktor penentu keberhasilan transaksi merger tersebut, kata Choo, sangat bergantung pada keakuratan due diligence process yang dilakukan, baik uji tuntas atas seluruh aspek hukum, financial maupun aspek tax (perpajakan).

“Dalam transaksi merger, buyer berada pada situasi yang sangat rentan, rentan sukses dan rentan merugi, jadi tugas kita sebagai lawyer untuk mengenali betul sejauh mana perusahaan target bisa menguntungkan atau justru bermasalah,” kata Choo saat menjadi pembicara di seminar The Fundamentals of International Legal Business Practice. Jakarta (3/8) lalu.

Setelah tahu bahwa perusahaan target bermasalah dan bahkan berpotensi memunculkan deal breaker, kata Choo, maka lawyer harus mampu menyelesaikan masalah itu sebelum close transaction. Hasil dari penelusuran yang didapat saat LDD, disebut Choo dapat digunakan sebagai alat untuk mengalokasikan risiko melalui negosiasi dan menekan harga, meminta penyelesaian masalah terlebih dahulu oleh internal perusahaan target atau bisa walk away jika transaksi dinilai sangat berisiko dan tidak menguntungkan.

“Mencegah lebih baik dari pada mengobati. Jadi kemampuan negosiasi lawyer sangat menentukan untuk mencegah berbagai risiko litigasi ke depannya,” kata Choo.

Choo tidak menampik bahwa berhadapan dengan kasus litigasi memang sangat merepotkan. Sehingga, lawyer harus sudah mengidenfikasi proses hukum apa saja yang masih tertunda pada perusahaan target serta berapa besar klaim (tuntutan) yang diajukan oleh pihak lawan. Tidak kalah penting, sambung Choo, lawyer juga harus tahu keputusan atau persengketaan hukum apa sajakah yang dihadapi perusahaan target setidaknya dalam 3 tahun terakhir? Pernahkan terjadi penyitaan terhadap asetnya oleh curator atas perintah pengadilan?

Selanjutnya, apa sajakah cakupan objek yang selalu diidentifikasi Choo saat melakukan legal due diligence process? Berikut hasil rangkuman hukumonline atas presentasi yang disampaikan Choo:

 

1. Aturan-aturan, kepemilikan dan status perusahaan Dokumen-dokumen tertulis korporasi, notulensi dan keputusan rapat-rapat dewan perusahaan (BOD/BOC) dan pemegang saham dan lainnya.
2. Kontrak-kontrak material Shareholder agreement/joint venture agreement, hutang/pinjaman, share charge, mortgage, jaminan, kontrak-kontrak dengan pemasok ataupun pelanggan kunci dan lainnya
3. Property Judul akta, perjanjian sewa-menyewa
4. Karyawan dan Pensiunan karyawan Kontrak jasa, buku pegangan karyawan, rencana insentif ekuitas, perjanjian bersama dan lainnya
5. Hak Kekayaan Intelektual (IP rights) Hak-hak kekayaan intelektual yang terdaftar, lisensi,  mencari tau apakah merek atau kekayaan intelektual yang dimiliki perusahaan memiliki reputasi yang baik), assignment deeds(perjanjian terkait semua atau beberapa asset debitur pailit yang diserahkan kepada wali amanat untuk dijual dan didistribusikan secara adil antara para kreditor),
6. Asuransi Kebijakan dan klaim
7. Persoalan Pemenuhan Regulasi Perizinan dan lisensi perusahaan sudah terpenuhi ataukah belum
8. Proses hukum, transaksi antar pihak yang berkepentingan dalam bisnis perusahaan, informasi seputar teknologi yang dimiliki perusahaan, masalah pajak dan kepatuhan lingkungan.

 

Lawyer asal Firma Hukum Singapura lainnya (ZICO Law), Hanim Hamzah, membagikan tips bagaimana agar due diligence yang dilakukan betul-betul tuntas tanpa menyisakan permasalahan di masa mendatang. Salah satunya adalah melakukan DD tidak hanya sebatas pemeriksaan dokumen-dokumen terkait accounting, financial dan tax, namun juga mengetahui betul bagaimana hal-hal teknis di lapangan (project, technical DD) yang dilakukan perusahaan target yang bisa memunculkan masalah.

Selanjutnya yang tak kalah penting, kata Hanim, yakni harus mampu mengidentifikasi persamaan dan perbedaan di lapangan soal beberapa aspek penting yang berpengaruh, seperti aspek sosial dan budaya, ekonomi, hukum dan perpolitikan di wilayah hukum perusahaan target M&A.

“Perbedaan sosial dan budaya teramat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi atas transaksi merger yang dilakukan, untuk itu sangat penting bagi lawyer untuk berhasil mengidentifikasinya,” kata Hanim.

Hanim mengatakan biasanya ada beberapa hal yang paling dihindari dalam transaksi M&A. Pertama, kegagalan mencapai tujuan M&A (untuk meraup keuntungan, misalnya. Hal ini dapat dihindari melalui pengujian atas keabsahan lisensi perusahaan target, keberlanjutan bisnis perusahaan (apakah ada hambatan karena ada gugatan atas commercial agreements, hambatan karena terjadi masalah di level manajemen perusahaan, karyawan, asset dan pertanggungjawaban perusahaan).

 

Kedua, buruknya kesehatan hukum perusahaan dapat ditinjau melalui daftar saham atau sertifikat-sertifikat atas saham (apakah bermasalah), kondisi izin-izin perusahaan apakah sudah mematuhi aturan hukum yang berlaku dan apakah sudah diperbaharui dan terkait kewajiban-kewajiban hukum perusahaan yang harus dipenuhi seperti utang serta sejauh mana perusahaan telah mengasuransikan risiko-risiko bisnisnya. Ketiga, menghindari negosiasi yang berlarut-larut dan tak berkesudahan.

 

Reps & Warranties dan Konsekuensi Pelanggarannya

Lawyer pada firma hukum Yulchon Korea Selatan, Tehyok Daniel Yi, menyebut berhasil atau tidaknya transaksi merger bergantung pada keberhasilan lawyer dalam mempertemukan ekspektasi antara penjual (seller) dengan pembeli (buyer) yang dalam beberapa kondisi kerapkali bertolak belakang.

 

Daniel Yi mencontohkan, buyer menginginkan ganti rugi (indemnification) dengan angka maksimal jika kondisi objek merger tidak sesuai dengan pernyataan (representation/reps). Sebaliknya, seller justru menginginkan kewajiban indemnification terhadapnya dikurangi atau tidak ada sama sekali.

“Jika reps & warranties tidak sesuai, maka jelas ekspektasi pembeli adalah menginginkan indemnification penuh sebagaimana harga yang ia keluarkan untuk membeli perusahaan target (purchase price), sebaliknya seller jelas menginginkan pengurangan atau tidak ada indemnifikasi sama sekali,” kata Daniel.

 

Untuk itu, kata Daniel, sangat penting bagi seorang lawyer seller untukmemastikan keakuratan reps yang ia sampaikan kepada buyer agar ke depan tidak tersandung masalah yang memunculkan potensi deal breaker (buyer walk away dari transaksi)transaksi tertunda hingga masalah terselesaikan,atau bahkan muncul klaim atas indemnification.

 

“Dalam perspektif legal counsel, reps & warranties ini termasuk bagian yang paling sulit dalam negosiasi transaksi M&A,” ujar Daniel.

 

Adapun cakupan Reps & Warranties yang diungkapkan seller kepada buyer berdasarkan pengalaman Daniel Yi, yakni berupa keabsahan status hukum perusahaan target, legalitas pihak seller dalam mengambil keputusan M&A (authorization), laporan keuangan perusahaan (financial statements), properti yang dimiliki perusahaan baik berupa benda fisik maupun kekayaan intelektual terdaftar perusahaan, kontrak-kontrak material perusahaan, kepatuhan pajak (untuk menutup celah penalty atas ketidak patuhan pajak), gugatan ataupun perkara litigasi yang selama ini dihadapi, masalah buruh, kepatuhan hukum dan lainnya.

 

Terkait upaya pemulihan (remedies) bilamana terjadi pelanggaran atas Reps & Warranties, kata Daniel, remedies-nya dapat dikategorikan dalam kondisi pelanggaran yang teridentifikasi sebelum closing transaction (sebelum transaksi selesai dilakukan) dan yang teridentifikasi sesudah closing transaction.

 

Dalam kondisi transaksi telah close, kata Daniel Yi, maka yang dapat dilakukan buyer atas seller adalah tuntutan ganti kerugian yang muncul akibat ketidakakuratan pernyataan seller. Lain halnya sebelum transaksi close, maka pihak buyer bisa menghentikan transaksi (termination), walk away dari transaksi dan juga meminta ganti kerugian (indemnification).

sumber: http://www.hukumonline.com
Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *